Tanggalan
September 2017
S M T W T F S
« Jan    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Tulisan
Kategori
Komen
    Web FKH IPB
    IPB Badge

    Archive for the ‘IPB’ Category

    GBHO 2010 km ipb

    KODE ETIK LK KM IPB 2009-2010

    silakan di download, ini format RKAT tahun 2011,

    silakan dipelajari. Paling lambat tanggal 19 Januari 2011.

    Format-RKAT.docx

    UNDANG – UNDANG DASAR

    KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

    TAHUN 2011

     

    MUKADIMAH

     

    Kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia  mengantarkan rakyat Indonesia ke era perjuangan, menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini di dalam kedudukan  yang sejajar dengan bangsa lain. Perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan belumlah selesai dan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.

    Mahasiswa merupakan masyarakat intelektual dan sekaligus sebagai hamba Tuhan yang mempunyai hak untuk terus mengembangkan diri tidak hanya melalui kegiatan akademik, tetapi juga melalui kegiatan penalaran, minat, dan bakat serta meningkatkan kesejahteraan melalui organisasi mahasiswa intra kampus dan mempunyai tanggung jawab sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dituntut mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap realita masyarakat serta mampu menjawab setiap permasalahan yang timbul dengan didasarkan kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Pada tatanan ini benar – benar dilandasi akan arti penting lembaga kemahasiswaan sebagai wadah yang menghimpun potensi mahasiswa Institut Pertanian Bogor, sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan serta menampung aspirasi mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

    Atas dasar kesadaran dan tuntutan tanggung jawab tersebut, maka dengan mengharap ridho Tuhan, dengan ini kami mahasiswa Institut Pertanian Bogor menghimpun diri dalam suatu wadah yang dinamakan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Mahasiswa program sarjana dan diploma Institut Pertanian Bogor menghimpun diri dalam Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

    Pasal 2

    Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor berkedudukan di Institut Pertanian Bogor.

    Pasal 3

    Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor berasaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

    Pasal 4

    Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor merupakan wadah mahasiswa di tingkat perguruan tinggi dan merupakan kelengkapan non struktural pada perguruan tinggi yang berhubungan secara kemitraan  dengan institusi.

    Pasal 5

    Visi Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor adalah Keluarga Mahasiswa sebagai sarana pendukung akademik dan pengembangan kemampuan non akademik mahasiswa Institut Pertanian Bogor sehingga dapat berkontribusi nyata kepada almamater, bangsa dan negara.

    Pasal 6

    Misi Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor adalah:

    1. Mengembangkan kepribadian mahasiswa IPB
    2. Mengembangkan keilmuan dan profesionalisme
    3. Menyalurkan aspirasi, pemberdayaan dan pemersatu mahasiswa
    4. Memberikan pengabdian kepada masyarakat
    5. Wadah untuk pergerakan mahasiswa

     

     

     

    BAB II

    MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

    Pasal 5

    Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa adalah lembaga tertinggi dalam Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

    Pasal 6

    Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dan dua orang utusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas/Tingkat Persiapan Bersama/Diploma.

    Pasal 7

    Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor berwenang:

    (1)   Menetapkan dan mengamandemen Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

    (2)      Membuat dan menetapkan Garis – Garis Besar Haluan Organisasi Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor per empat tahun.

    (3)      Memutuskan sengketa antar lembaga kemahasiswaan dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa  Institut Pertanian Bogor yang mekanismenya diatur dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

    (4)      Melantik dan meminta pertanggungjawaban Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa.

    (5)      Memverifikasi UKM.

     

    BAB III

    DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

    Pasal 8

    (1)   Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor adalah wakil-wakil mahasiswa yang dipilih melalui pemilihan raya yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang KM IPB.

    (2)     Susunan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor diatur dalam Rapat Pleno Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

     

    Pasal 9

    (1)        Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor berwenang mengajukan Rancangan Undang-Undang dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

    (2)        Rancangan Undang-Undang dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dan atau presiden mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang ketentuannya diatur dalam Undang–Undang.

    Pasal 10

    Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang mekanismenya diatur dalam undang-undang.

    Pasal 11

    Setiap anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa memiliki hak inisiatif, hak angket, hak interpelasi, hak petisi, hak budget, dan hak imunitas serta hak memberikan pertimbangan dimana penggunaan hak tersebut diatur dalam tata tertib.

    Pasal 12

    Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor tidak diperkenankan memegang jabatan struktural pada perangkat Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor lainnya selain Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor pada satu periode kepengurusan yang bersamaan.

     

    BAB IV

    BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

    Pasal 13

    (1)          Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dipimpin oleh presiden mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

    (2)          Presiden mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dipilih langsung oleh anggota Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor melalui pemilihan raya Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang ketentuan-ketentuannya akan diatur dalam Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

    (3)          Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor mewakili mahasiswa Institut Pertanian Bogor baik ke dalam maupun ke luar Institut Pertanian Bogor dan berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

    Pasal 14

    (1)          Pelaksanaan pemerintahan presiden mahasiswa dibantu oleh kabinet.

    (2)          Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

     

    Pasal 15

    (1) Jika presiden mahasiswa mengundurkan diri/diberhentikan dari jabatannya/mangkat, maka pemerintahan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dipimpin oleh wakil presiden mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya diangkat menjadi Presiden Mahasiswa IPB sampai masa pemerintahan berakhir.

    (2)   Pada masa tersebut presiden mahasiswa mengangkat wakil presiden mahasiswa selambat – lambatnya 14 hari.

    (3)   Jika presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa mengundurkan diri/ diberhentikan dari jabatannya/ mangkat secara bersamaan maka pemerintahan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dipimpin oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

    (4)   Pada masa yang dimaksud pasal 21 ayat 3 Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor melaksanakan Sidang Istimewa dengan agenda pemilihan presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa selambat – lambatnya 14 hari.

     

    BAB V

    LEMBAGA KEMAHASISWAAN DI FAKULTAS/ TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA/ DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

    Pasal 16

    (1)  Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas/ Tingkat Persiapan Bersama/ Diploma Institut Pertanian Bogor terdiri dari Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Profesi.

    (2)   Pemilihan Ketua Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas/ Tingkat Persiapan Bersama/ Diploma Institut Pertanian Bogor dipilih secara demokratis.

    (3)   Lembaga Kemahasiswaan di Diploma mempunyai hak otonomi diploma yang pelaksanaannya diatur dalam Undang–Undang Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

    Pasal 17

    (1)   Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas/ Tingkat Persiapan Bersama/ Diploma Institut Pertanian Bogor berhak membuat peraturan Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas/ Tingkat Persiapan Bersama/ Diploma Institut Pertanian Bogor.

    (2)   Peraturan Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas/ Tingkat Persiapan Bersama/ Diploma Institut Pertanian Bogor tidak boleh bertentangan dengan Undang–Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

    Pasal 18

    Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas / Tingkat Persiapan Bersama/ Diploma Institut Pertanian Bogor memiliki hubungan koordinatif dengan Lembaga Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

     

    BAB VI

    HIMPUNAN MAHASISWA PROFESI

    Pasal 19

    (1)      Himpunan Mahasiswa Profesi adalah himpunan mahasiswa yang bergerak dalam bidang keprofesian dari disiplin ilmu di Institut Pertanian Bogor.

    (2)      Mekanisme pembentukan dan pembubaran serta ranah kerja Himpunan Mahasiswa Profesi diatur dalam Peraturan fakultas Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

    Pasal 20

    Himpunan Mahasiswa Profesi memiliki hak otonomi untuk mengatur organisasinya dengan syarat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Peraturan Keluarga Mahasiswa di Fakultas, dan AD/ART Himpunan Mahasiswa Profesi.

     

    BAB VII

    UNIT KEGIATAN MAHASISWA

    Pasal 21

    (1)   Unit Kegiatan Mahasiswa adalah wadah pengembangan diri, minat dan bakat bagi mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang pembentukan dan pembubarannya ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

    (2)   Unit Kegiatan Mahasiswa memiliki hubungan koordinatif dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

     

    Pasal 22

    (1)   Keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa dalam Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor akan ditinjau setiap dua periode kepengurusan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

    (2)   Keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa kerohanian tidak dilakukan peninjauan kembali tetapi Unit Kegiatan Mahasiswa kerohanian wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban setiap tahun.

    (3)   Hal–hal lain mengenai Unit Kegiatan Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

     

    BAB VIII

    KEUANGAN

    Pasal 23

    Keuangan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dapat diperoleh dari:

    (1)          Dana kemahasiswaan

    (2)          Usaha-usaha yang halal dan sah serta tidak bertentangan dengan visi, misi, dan dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

    (3)          Sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan visi, misi, dan dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

    Pasal 24

    (1)          Rancangan Anggaran Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor sebagai wujud dari pengelolaan dana kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor ditetapkan setiap tahun dengan Undang–Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kepentingan mahasiswa.

    (2)          Rancangan Anggaran Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor diajukan oleh Presiden Mahasiswa untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dengan berkoordinasi bersama Unit Kegiatan Mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan di Fakultas/ Tingkat Persiapan Bersama/ Diploma.

    (3)         Apabila Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor tidak menyetujui Rancangan Anggaran Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang diusulkan oleh Presiden Mahasiswa, lembaga kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor menjalankanAnggaran Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor tahun yang lalu.

    Pasal 25

    Ketentuan keuangan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

    ATURAN PERALIHAN

    Pasal I

    (1)   Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor tidak dapat diamandemen selama masa peralihan yaitu dua tahun setelah tanggal ditetapkan.

    (2)   Perangkat peraturan yang belum ada selama masa peralihan, aturan – aturan mengenai pelaksanaan pemerintahan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor menggunakan AD/ART Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor selama tidak bertentangan dengan Undang–Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

    Pasal 2

    Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor pasal 24 ayat 3 dilaksanakan tahun kedua setelah Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor ditetapkan.

    ATURAN TAMBAHAN

    Pasal I

    (1)   Himpunan Mahasiswa Profesi yang sudah ditetapkan sebelum adanya Undang–Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor keberadaannya diakui menurut Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

    (2)   Himpunan Mahasiswa Profesi yang dimaksud pada Aturan Tambahan Pasal 1 Ayat 1 tidak dapat dibubarkan atas Undang–Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Pasal 20 Ayat 2.

     

    Usulan Peraturan yang dimasukkan kedalam aturan turunan:

    Ada tata urutan peraturan

    BP himpro diminta dimasukkan (hanya disebutkan saja katanya)

    Nama peraturan di fakultas, di diploma, di tpb

    SPPK BEM Adrenaline(1)

    AD-ART

    Setelah melalui serangkaian Pemira FKH IPB, SU I DPM FKH, RUA Himpro Satwa liar, HKSA, Ruminansia, Ornithologi dan unggas, RUA KS Steril, RUA DKM AnNahl, dan Muscab Imakahi cabang FKH IPB, FKH IPB kembali melahirkan sosok-sosok pemimpin masa depan yang diharapkan bisa menyatukan seluruh civitas akademika FKH baik dari segi akademik (hardskill) maupun organisasi (softskill) serta segi-segi lain yang dibutuhkan nantinya. Ketua-ketua yang terpilih yakni Andry Julianto (BEM FKH), Hario Pranaditya M.A. (DPM FKH), Irwan Manshur Ahmad (Himpro Satwa liar), Nadine Adrianna Sugianto (Himpro Hewan Kesayangan dan Satwa Akuatik eksotik), Haddi Wisnu Yudha (Himpro Ornithologi dan unggas), Muhammad Ikhsan (Himpro Ruminansia), Muhammad Viqih (DKM AnNahl), Hendro Dwi Sugianto (Komunitas Seni Steril), dan Didi Riyanto (Imakahi cabang FKH IPB)

    Berbekal kepercayaan dari seluruh civitas akademika FKH IPB, diharapkan seluruh ketua kelembagaan yang terpilih bisa menghimpun diri, saling menuangkan pikiran (tentunya pikiran dari organisasi pada khususnya dan FKH IPB pada umumnya) dan bergerak bersama dalam mendinamiskan pergerakan mahasiswa FKH IPB baik di dalam maupun di luar FKH IPB. Selamat berkarya kawan. . viva veteriner!!

    SOP Pengawasan HIMPRO 2010-2011

    silahkan ditelaah. .

    SOP PENGAWASAN BEM FKH Adrenaline

     

    silahkan dipahami. .

    Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan (Nakeswan) merupakan pedoman hukum yang cukup penting dalam melaksanakan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan. Salahsatu ayat dalam UU tersebut mencantumkan agar dibentuk UU yang mengatur tentang veteriner (UU veteriner) dan UU praktek kedokteran hewan.

    Bagi anda yang belum mendapatkan copy-an UU No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan (Nakeswan), dapat mendapatkannya di sini: download.